CaraCek Status Keaktifan NUPTK Online Untuk Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Oleh Jan, 2022 Posting Komentar PDSPK memiliki fungsi diantaranya melaksakan validasi dan integrasi data pendidikan dan kebudayaan seperti data sekolah, siswa, guru, kelas, dan ruang kelas, warisan budaya benda maupun tak benda.

^{Jenjang Jabatan Guru. Mencoba meningkatkan kesejahteraan menjadi seorang guru bisa dilakukan dengan fokus meraih kenaikan jenjang jabatan guru. Jadi, di lingkungan profesi guru tidak berbeda jauh dengan profesi dosen. Sebab terdapat jenjang karir atau jabatan yang bisa diraih oleh semua guru di Indonesia. Meraih jabatan tertinggi dari suatu profesi tentunya penting untuk dilakukan, khususnya jika banyak manfaat bisa didapatkan dan diberikan setelah meraihnya. Profesi guru pun demikian, meraih jenjang karir tertinggi tak hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Melainkan mampu memberikan manfaat secara luas bahkan kepada semua orang di sekitarnya. Jadi, tidak perlu ragu untuk terus mengembangkan diri dan mengejar kenaikan jabatan fungsional guru. Khususnya bagi para guru PNS, sebab banyak manfaat bisa didapatkan sekaligus diberikan kepada orang sekitar. Lalu, seperti apa prosedur dan persyaratannya? Simak informasinya di bawah ini. Apa Itu Jenjang Jabatan Guru? 1. Guru Kelas 2. Guru Mata Pelajaran 3. Guru Bimbingan Konseling Mengenal Jenjang Jabatan Fungsional Profesi Guru 1. Guru Pertama 2. Guru Muda 3. Guru Madya 4. Guru Utama Kewajiban Memenuhi Angka Kredit Guru 1. Pendidikan 2. Pembelajaran atau Bimbingan 3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 4. Penunjang Guru Persyaratan untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Apa Itu Jenjang Jabatan Guru? Jika membahas mengenai jenjang jabatan guru maka perlu juga membahas mengenai definisinya. Jabatan untuk profesi guru lebih sering disebut dengan istilah jabatan fungsional guru. Adapun pengertian dari jabatan fungsional guru ini adalah sebuah jabatan fungsional yang ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berkaitan dengan tugas keguruan. Tugas keguruan ini ternyata bisa dikatakan sangat kompleks karena mencakup tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik murid/siswa. Pelaksanaan tugas keguruan ini kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil. Dari penjelasan di atas kemudian bisa dipahami juga bahwa jenjang jabatan guru hanya bisa diraih atau diperjuangkan oleh guru PNS. Jika statusnya belum menjadi guru PNS, maka biasanya tidak atau belum ada jenjang karir yang perlu diraih dan diperjuangkan. Tugas guru non PNS kemudian menjalankan semua tugas keguruan tadi. Mengenai fasilitas yang didapatkan, nantinya akan disesuaikan dengan kesepakatan antara guru non PNS tersebut dengan pihak sekolah. Selain mengenai tugas dan tanggung jawab juga akan membahas mengenai fasilitas atau hak yang akan didapatkan, termasuk juga mengenai besaran gaji yang akan diterima. Jika membahas mengenai fasilitas dan hak, maka nantinya juga akan berhubungan dengan tugas yang diamanahkan oleh pihak sekolah. Sebab dalam dunia keguruan, berdasarkan sifat dan juga tugas maupun kegiatannya guru dibedakan menjadi tiga. Yaitu 1. Guru Kelas Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan yang sederajat. Biasanya guru kelas adalah guru yang mengajar di jenjang TK sampai SD. Inilah alasan kenapa saat duduk di bangku TK maupun SD setiap tahunnya hanya diajar oleh satu orang guru saja. Guru ini kemudian mengajarkan semua mata pelajaran yang didapatkan di jenjang masing-masing. Namun, hal ini tidak berlaku untuk dua mata pelajaran. Yakni untuk mata pelajaran olahraga dan pendidikan agama, misalnya pendidikan agama Islam atau PAI. Sehingga di setiap Sekolah Dasar SD terdapat dua guru yang secara khusus hanya mengajar pelajaran olahraga dan juga pendidikan agama. Sehingga dua mata pelajaran ini diampu oleh dua guru dari jenis Guru Mata Pelajaran. 2. Guru Mata Pelajaran Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di sekolah atau di madrasah. Biasanya sudah diterapkan di jenjang SMP dan juga SMA. Sehingga saat memasuki lingkungan SMP maupun SMA, akan bertemu dengan guru yang jumlahnya lebih banyak dibanding saat masih duduk di bangku SD. Sebab satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran, meskipun karena satu dan lain hal bisa juga lebih dari satu mata pelajaran. Inilah yang kemudian membuat satu hari belajar di sekolah bisa bertemu dengan beberapa guru di kelas. Pertemuannya disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran yang diterima oleh para siswa. Ada kalanya dalam sepekan akan bertemu guru yang sama lebih dari sekali, ada juga yang hanya sekali pertemuan saja. 3. Guru Bimbingan Konseling Guru bimbingan konseling adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik. Dalam lingkungan sekolah, guru bimbingan konseling sering disingkat menjadi guru BK. Guru BK ini kemudian dikenal juga hanya berhadapan dengan para siswa yang bermasalah. Paling sering memang bertemu dengan siswa nakal dan diketahui melanggar peraturan sekolah. Baik itu peraturan dalam pakaian seragam sekolah, kelakuan, dan lain sebagainya. Namun, bimbingan yang diberikan juga bisa didapatkan oleh semua siswa di satu sekolah tempat guru tersebut bertugas. Misalnya membantu siswa kelas X SMA untuk memilih jurusan yang tepat, sehingga bisa maksimal dalam kegiatan belajar. Bisa juga membantu siswa yang kebetulan mengalami stres maupun depresi karena suatu sebab. Baca Juga Jenjang Karir Dosen PNS Jenjang Karir Dosen Swasta Mengenal Jenjang Jabatan Fungsional Profesi Guru Setiap guru apapun tugas dan tanggung jawab maupun wewenang yang ditetapkan tentu perlu fokus menjalankannya. Sedangkan bagi guru PNS kemudian juga bisa mengejar jenjang jabatan guru yang sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada. Dalam ruang lingkup keguruan, guru PNS di Indonesia bisa meraih jenjang jabatan berikut 1. Guru Pertama Jenjang jabatan fungsional yang pertama adalah Guru Pertama, yang secara kepangkatan masuk ke dalam Pangkat Penata Muda di golongan III/a. Selain itu juga bisa naik jabatan lagi ke Pangkat Penata Muda Tk. I dengan golongan III/b. Sebagaimana PNS pada umumnya, kenaikan golongan biasanya disesuaikan dengan masa mengabdi sebagai PNS atau guru PNS. Artinya semakin lama menjadi guru maka golongan dan pangkat ini akan terus naik juga. Hanya saja tetap dipengaruhi juga oleh angka kredit guru, detailnya akan dijelaskan di bawah. 2. Guru Muda Jabatan fungsional guru di tingkat atau jenjang berikutnya adalah Guru Muda, berikut detail pangkat dan golongannya Pangkat Penata termasuk dalam golongan ruang III/ Penata Tingkat termasuk dalam golongan ruang III/d. 3. Guru Madya Jenjang jabatan guru yang ketiga adalah Guru Madya, yang juga terdapat beberapa pangkat dan golongan. Totalnya ada tiga pangkat dan golongan untuk guru PNS di jenjang ini. Berikut detailnya Pangkat Pembina termasuk dalam golongan ruang IV/ Pembina Tingkat I termasuk dalam golongan ruang IV/ Pembina Utama Muda termasuk dalam golongan ruang IV/c. 4. Guru Utama Terakhir, dan merupakan jenjang jabatan fungsional tertinggi di lingkungan keguruan adalah Guru Utama. Berikut detail pangkat dan golongannya Pangkat Pembina Utama Madya termasuk dalam golongan ruang IV/ Pembina Utama termasuk dalam golongan ruang IV/e. Agar seorang guru PNS bisa meraih jabatan fungsional di tingkat atau jenjang paling tinggi. Maka harus memenuhi sejumlah syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi jabatan yang dipegang biasanya guru akan semakin sejahtera, karena berhak mendapatkan sejumlah tunjangan. Baca Juga Cara Menjadi Asisten Dosen dengan Segala Keuntungannya Kisah Sukses Asdos hingga Menjadi Dosen di Almamaternya Kewajiban Memenuhi Angka Kredit Guru Guru yang fokus mengembangkan karir dan berusaha meraih jenjang jabatan guru paling tinggi, ternyata tak hanya bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Akan tetapi juga ikut meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia karena ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman akan terus berkembang. Sejalan dengan pelaksanaan sejumlah tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru PNS di Indonesia. Kemudian untuk bisa terus naik jabatan fungsional, guru juga perlu mengenal dan mengejar jumlah angka kredit guru. Memenuhi jumlah minimal angka kredit guru menjadi syarat wajib untuk bisa naik jabatan. Angka kredit guru sendiri adalah nilai yang diperoleh guru melalui serangkaian kegiatan dalam rangka menunjang kenaikan pangkatnya. Sehingga setiap kali seorang guru PNS berhasil menyelesaikan suatu tugas, maka akan menambah nilai angka kredit guru yang dimilikinya. Proses perhitungan tugas menjadi poin dalam bentuk angka kredit guru ini akan dilakukan oleh tim yang dibentuk secara khusus. Jadi, pembentukan tim untuk menilai angka kredit guru dilakukan oleh PKG atau Penilaian Kinerja Guru. Hal ini tidak berbeda jauh dengan penilaian angka kredit dosen yang dilakukan oleh PAK. Adapun unsur tugas dan tanggung jawab guru yang akan mempengaruhi nilai angka kredit guru ini ada beberapa. Berikut penjelasannya 1. Pendidikan Unsur pertama untuk naik jenjang jabatan guru adalah unsur pendidikan, yakni pendidikan minimal yang diraih oleh guru PNS tersebut. Jadi, untuk menjadi guru PNS minimal lulus S1 atau D4 jurusan pendidikan. Jika lulus diluar jurusan pendidikan maka ada sertifikasi yang harus dikejar. Selain terkait ijazah, unsur pendidikan ini juga mencakup diklat atau keikutsertaan dalam suatu pelatihan prajabatan. Melalui pelatihan tersebut maka guru PNS akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini nantinya akan memenuhi unsur pendidikan dan menambah nilai angka kredit guru. 2. Pembelajaran atau Bimbingan Unsur kedua dalam mendorong kenaikan jabatan fungsional guru adalah kegiatan atau tugas pembelajaran bimbingan. Terdapat tiga hal yang masuk ke dalam unsur pembelajaran, yaitu a. Kegiatan Pembelajaran Kegiatan yang pertama adalah kegiatan pembelajaran dan mencakup semua tugas guru pelajaran. Yaitu pembuatan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, penilaian terhadap hasil belajar, analisis terhadap hasil pembelajaran, dan penindaklanjutan berdasarkan analisis hasil belajar. Sehingga guru tak hanya menyiapkan tugas mengajar di kelas dengan menyiapkan materi yang sesuai. Kemudian memilih metode mengajar yang tepat agar mudah dipahami siswa. Namun juga melakukan evaluasi terhadap kemampuan siswa melalui hasil ulangan, tes, atau yang lainnya. b. Kegiatan Bimbingan Berikutnya adalah kegiatan bimbingan dan mencakup semua tugas dari guru BK seperti yang disampaikan sekilas di atas. Detailnya adalah perencanaan program bimbingan siswa, pelaksanaan pembimbingan, evaluasi program bimbingan, penilaian hasil dari program bimbingan, analisis dan tindak lanjut dari hasil bimbingan. Sama seperti tugas sebelumnya, tugas bimbingan juga bukan sekedar memberikan bimbingan pada masalah yang dihadapi siswa sekolah. Melainkan juga melakukan evaluasi hasil bimbingan tersebut, apakah memang hasilnya sesuai harapan atau sebaliknya. Jika sebaliknya, maka bimbingan akan terus dilakukan dan menerapkan metode lain yang dianggap lebih sesuai. c. Kegiatan Tugas di Sekolah Berikutnya adalah tugas di sekolah atau yang diberikan oleh pihak sekolah. Tugas ini kemudian terbagi menjadi dua, pertama tugas sekolah yang mengurangi beban mengajar dan tugas sekolah yang tidak mengurangi beban mengajar. Tugas sekolah yang mengurangi beban mengajar contohnya adalah menjadi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Prodi Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel misal di SMK, dan lain-lain. Sedangkan tugas sekolah yang tidak mengurangi beban mengajar seorang guru adalah menjadi wali kelas, mengajar ekskul, pembimbing publikasi ilmiah, pembimbing pesantren kilat, dan lain sebagainya. 3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Unsur selanjutnya adalah unsur pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Unsur ini mencakup beberapa kegiatan atau tugas berikut ini Mengikuti kegiatan diklat fungsional. Mengikuti kegiatan secara kolektif yang dilaksanakan oleh sesama guru, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesian dari guru. Membuat publikasi ilmiah, bisa dalam bentuk publikasi hasil penelitian, publikasi buku pelajaran, dan bisa juga dalam bentuk presentasi di suatu forum ilmiah. Membuat karya inovatif. Misalnya penemuan teknologi yang tepat guna, membuat atau melakukan modifikasi terhadap alat peraga pembelajaran, menciptakan sebuah karya seni misal menciptakan tari modern bagi guru seni tari, dan lain sebagainya. 4. Penunjang Guru Beberapa prestasi dan kegiatan yang dijalankan oleh guru PNS kemudian juga bisa menambah angka kredit guru. Hal ini masuk ke dalam kategori unsur penunjang, diantaranya adalah Memiliki gelar atau mungkin ijazah yang tidak relevan dengan bidang yang diampu. Melakukan bimbingan PKL. Menjadi pengawas ujian, baik itu untuk tingkat sekolah maupun nasional. Menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Menjadi anggota atau tim penilai angka kredit guru. Memperoleh suatu penghargaan atau suatu tanda jasa. Menjadi anggota Pramuka. Jadi, pada saat guru mampu melaksanakan sejumlah tugas pokok dan penunjang yang dijelaskan di atas. Maka nilai angka kredit guru akan terus bertambah dan kemudian bisa mempermudah proses kenaikan jenjang jabatan guru. Tidak tertutup kemungkinan nantinya bisa sampai ke jabatan fungsional Guru Utama. Persyaratan untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Selain sangat dipengaruhi oleh total angka kredit guru untuk bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Guru di seluruh Indonesia atau seluruh guru PNS juga perlu melengkapi sejumlah syarat administrasi dan syarat pengangkatan. Adapun syarat pengangkatan jabatan ini antara lain Bergelar minimal S1/D-IV sarjana.Sudah memiliki sertifikat paling rendah Penata Muda golongan III/ kurun waktu satu tahun terakhir, semua unsur penilaian pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja DP3 mendapatkan nilai yang masa program induksi, memiliki kinerja yang terbilang baik. Sedangkan untuk syarat administrasinya sendiri antara lain SK CPNS dan terakhir dan transkrip keterangan identitas pegawai negeri sipil karpeg.SPMT Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pertama.Surat pernyataan telah berpengalaman mengajar minimal 2 tahun dari kepala Dinas Pendidikan atau pejabat yang 1 tahun terakhir. Kenaikan jenjang karir seorang guru praktis akan dipengaruhi sekali oleh prestasinya dalam dunia mengajar. Semakin disiplin dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Maka semakin mudah memenuhi batas minimal angka kredit guru untuk naik jabatan. Oleh sebab itu, guru PNS di seluruh Indonesia harus terus memupuk semangat untuk menorehkan prestasi. Sehingga bisa terus naik jenjang jabatan guru dan kemudian semakin sejahtera sekaligus mendorong perbaikan kualitas pendidikan di tanah air. Artikel Terkait Contoh Surat Lamaran Dosen Tips Menjadi Dosen Cara Mengetahui NIDN Dosen Mengenal Dosen Pengampu}

Kriteriaguru penerima tunjangan fungsional adalah guru bukan pns yang memenuhi kewajiban melaksanakan tugas paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu yang dibuktikan dalam sistem dapodik. Nrg juga berguna untuk mengecek apa apa saja yang menjadi tugas fungsional guru dan jumlah tunjangan secara online melalui website kemendikbud.

^{- Rancangan Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi menuai kontroversi. RUU yang menggabungkan 3 undang-undang, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menghapus soal Tunjangan Profesi Guru TPG.Hal ini dikritik keras oleh PGRI karena masih banyak guru dan dosen, utamanya di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi swasta yang belum mendapatkan gaji memadai, minimal memenuhi upah minimum Provinsi/Kabupaten/kota. Tunjangan Profesi Guru TPG ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah sejak UU tersebut disahkan dan menjamin kehidupan sejahtera terutama para guru yang tergolong Aparatur Sipil Negara ASN. Bahkan, RUU ini termasuk dalam pogram Legislasi Nasional tahun 2022. Baca juga RUU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas, Masyarakat Bisa Beri Masukan Dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor diberikan kepada setiap guru yang memiliki sertifikasi kompetensi profesi Besaran TPG PNS dan Non-PNS TPG ini diberikan kepada guru dan dosen yang berstatus PNS ataupun non-PNS, dan diberikan setiap bulan yang besarannya ditentukan oleh PP Nomor 41 Tahun 2009 dan peraturan turunan. TPG Guru atau dosen non-PNS Lalu bagi guru atau dosen non-PNS, besaran TPG sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen PNS. Berdasarkan Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008, bagi guru tetap bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru, diberikan TPG sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru. Baca juga Link RUU Sisdiknas, Begini Cara Beri Masukan Naskah RUU Tak semua guru bisa mendapatkan TPG karena yang menerima TPG adalah yang mengantongi sertifikat profesi pendidik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. TPG guru atau dosen PNS Bagi guru berstatus PNS, maka besaran tunjangan TPG ditetapkan sebesar 1 kali gaji pokok sebagai PNS sesuai dengan golongannya. Hal ini tertera dalam pasal 4.} Lantas pensiun PNS termasuk guru umur berapa? b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Sementara itu, para PNS yang pensiun sesuai dengan aturan nantinya akan mendapatkan pensiunan. Halo Bapak/Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? semoga Bapak/Ibu tetap berada dalam kondisi yang sehat serta semangat. Siapa bilang jadi guru non PNS itu susah? Guru non PNS itu sama saja dengan guru PNS. Mereka sama-sama berjuang demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Jika dilihat dari segi insentif, keduanya memang berbeda. Namun, Bapak/Ibu yang saat ini berstatus sebagai guru non PNS tidak perlu khawatir karena guru non PNS bisa disetarakan dengan guru PNS, misalnya dari segi gaji pokok dan tunjangan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti inpassing. Apa itu inpassing? Pengertian Inpassing GBPNS Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan bagi guru bukan PNS GBPNS agar memiliki jabatan dan pangkat yang sama dengan guru PNS. Guru non PNS yang bisa mengajukan inpassing haruslah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Apabila Bapak/Ibu belum memiliki sertifikat pendidik, silahkan mengikuti PPG terlebih dahulu. Untuk informasi PPG, bisa dilihat di sini. Cara Cek Inpassing Guru Untuk melakukan cek inpassing, Bapak/Ibu harus melalui tahapan berikut. Mengunjungi alamat web sdm kemendikbud atau bisa juga melalui mutasi sdm kemendikbud sehingga muncul tampilan seperti berikut. Setelah web tersebut dibuka, masukkan nama/NUPTK/nama sekolah/kabupaten kota Bapak/Ibu. Tekan tombol “CARI”. Syarat Inpassing Guru Untuk mengajukan inpassing, ada beberapa persyaratan yang harus Bapak/Ibu penuhi, yaitu sebagai berikut. 1. Syarat umum Tidak berstatus sebagai guru pegawai negeri sipil PNS. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1/D-IV dari perguruan tinggi terakreditasi dan S2/S3 dari program studi terakreditasi minimal B. Sudah memiliki sertifikat pendidik serdik, baik sebagai guru mata pelajaran, guru kelas, maupun guru bimbingan konseling. 2. Syarat dokumen Fotokopi SK pengangkatan guru tetap. Fotokopi SK jadwal pembelajaran selama 4 semester dari kepala sekolah. Jadwal pembelajaran yang dimaksud bisa didapatkan dari satuan pendidikan pangkal atau luar satminkal serta wajib diketahui oleh Dinas Pendidikan. Fotokopi SK pembagian tugas mengajar dari selama 4 semester terakhir saat menjadi guru tetap. Surat keterangan bahwa Bapak/Ibu aktif mengajar dari kepala sekolah satminkalnya, serta mencantumkan NUPTK atau NRG. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi oleh pihak perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah tersebut. Fotokopi SK akreditasi program studi. Jika pada ijazah Bapak/Ibu sudah tercantum akreditasi program studi, maka Bapak/Ibu tidak perlu menggunakan SK akreditasi. Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi oleh LPTK penerbit sertifikat. LPTK adalah perguruan tinggi tempat Bapak/Ibu menempuh PPG Pendidikan Profesi Guru. Hasil cetak lembar transkrip data LTD/info PTK yang sesuai dengan Dapodik semester saat pengusulan. Syarat ini diperuntukkan GBPNS SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB. Fotokopi SK pengangkatan untuk tugas tambahan dan ditandatangani oleh ketua yayasan dan dilegalisasi oleh kepala Diknas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi. Contoh tugas tambahan adalah jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala unit produksi, kepala bengkel, dan sebagainya. Bagi guru bukan PNS GBPNS yang memiliki tugas tambahan harus melampirkan fotokopi sertifikat kepala sekolah/kepala laboratorium/kepala perpustakaan yang sudah dilegalisasi oleh kepala Diknas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi. SK Inpassing SK inpassing adalah keterangan resmi yang menyatakan Bapak/Ibu lolos pada proses penyetaraan/inpassing. Adapun bentuk SK inpassing bisa dilihat di gambar berikut. SK di atas bisa Bapak/Ibu dapatkan dengan cara masuk di laman dan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. SK di atas menunjukkan bahwa guru yang bersangkutan setara dengan PNS golongan IV/a dengan pangkat guru pembina. Sampai sini, apakah Bapak/Ibu semakin tertarik mengikuti inpassing? Daftar Inpassing Online Lalu, bagaimana mekanisme daftar inpassing secara online? Bagi Bapak/Ibu bukan PNS yang telah memenuhi persyaratan Dapodik, akan diberi nomor urut sesuai status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, masa kerja. Pengumumuan lebih lanjut akan ditampilkan di lama web gtk kemendikbud Guru yang namanya sudah diumumkan di tahap 1 kemudian bisa menyiapkan berkas administrasi pemberian kesetaraan jabatan fungsional. Berkas Bapak/Ibu akan diperiksa oleh kepala sekolah mengenai kelengkapan dan keabsahannya. Bapak/Ibu harus menyertakan surat pengantar yang dibuat oleh kepala sekolah. Bapak/Ibu mencetak Lembar Identitas Pengusul Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS” yang ada di info GTK. Berkas yang sudah diverifikasi dikirimkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar untuk mengusulkan kesetaraan jabatan. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar memverifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang dikirimkan kepala sekolah. Bapak/Ibu harus selalu mengecek info GTK di laman gtk kemendikbud untuk memantau perkembangan berkas tersebut. Bagaimana dengan inpassing GBPNS yang mengajar di sekolah Indonesia tetapi bertempat di luar negeri? Kelengkapan administrasi akan disampaikan pada kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang mengurusi pendidikan Republik Indonesia di luar negeri oleh kepala sekolah. Kelengkapan administrasi itu nantinya diteruskan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud. Dengan adanya inpassing menunjukkan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk menyeimbangkan kesejahteraan guru PNS maupun non PNS. Ternyata, guru non PNS juga bisa mendapatkan gaji dan tunjangan setara dengan guru PNS. Jika Bapak/Ibu sekarang masih berstatus sebagai guru non PNS, jangan berkecil hati karena masih banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya sertifikasi, P3K/PPPK, dan inpassing. Itulah pembahasan Quipper Blog tentang inpassing. Semoga bermanfaat untuk Bapak/Ibu. Mau update dengan dunia pendidikan masa kini? Yuk, kunjungi Quipper Blog. Salam Quipper! Penulis Eka Viandari Perludikatahui bahwa pada daftar nama-nama penerima tunjangan khusus tahun 2020 ini hanyalah di peruntukkan bagi Guru BK non PNS, Guru kelas non PNS, Guru mapel non PNS, Guru pendamping non PNS, guru pendamping khusus non PNS, guru TIK non PNS, dan juga kepala sekolah yang masih berstatus non PNS. - Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas yang menuai kontroversi, dianggap menghapus Tunjangan Profesi Guru atau TPG. Banyak pihak menilai, hilangnya Tunjangan Profesi Guru di dalam RUU Sisdiknas akan menyengsarakan guru atau dosen yang bukan berstatus bukan Aparatur Sipil Negara atau non ASN di wilayah 3T termasuk guru atau dosen di instansi pendidikan yang kabar ini, ditepis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbud ristek, yang menyebut Tunjangan Profesi Guru tetap ada dalam RUU Sisdiknas. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK, Iwan Syahril mengatakan pihak Kemendikbudristek terus berusaha mensejahterakan para pendidik di Indonesia. Baik guru ataupun dosen. Kesejahteraan ini, berupa Tunjangan Profesi Guru yang tetap akan diterima pendidik. “RUU Sisdiknas ini tetap menjadi upaya Kemendikbudristek agar semua guru mendapat penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kepada guru," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK, Iwan Syahril melalui Taklimat Media secara virtual, Senin 29/8/2022. Baca juga Tunjangan Profesi Guru Dihapus, PGRI Minta 10 Ayat Ini Dikembalikan Ia mengatakan guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN aparatur sipil negara maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun. Namun dengan catatan, guru ASN maupun non ASN bisa mendapat tunjangan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aturan tersebut masuk ke dalam Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas, dan RUU ini menurut Kemendikbudristek tetap mendorong diberikannya penghasilan layak bagi semua guru. "RUU ini juga mengatur bahwa guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan segeramendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi,” imbuh Iwan Syahril. Apa itu Tunjangan Profesi Guru? Ramai soal Tunjangan Profesi Guru dalam RUU Sisdiknas, sebetulnya apa itu Tunjangan Profesi Guru TPG? Dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Sesuai Pasal 1 ayat 4, Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Baca juga RUU Sisdiknas Hapus TPG, Berapa Besaran Tunjangan Profesi Guru? Lalu, apa saja syarat bagi guru atau dosen mendapatkan Tunjangan Profesi Guru? Ada perbedaan syarat dan besar nominal Tunjangan Profesi Guru antara ASN dan non ASN. Berikut rinciannya Syarat menerima Tunjangan Profesi Guru atau dosen ASN 1. Punya sertifikat pendidik 2. Berstatus sebagai guru/dosen ASN di daerah di bawah Kementerian 3. Mengajar di satuan pendidikan yang tercatat dalam data Dapodik 4. Mempunyai nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian 5. Mengajar dan/atau membimbing siswa di satuan pendidikan sesuai peruntukan sertifikat pendidik, dan dibuktikan dengan surat keputusan mengajar 6. Memenuhi beban kerja, sebagaimana peraturan undang-undang 7. Mempunyai hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan "Baik" 8. Mengajar di kelas, sesuai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang disyaratkan menurut bentuk satuan pendidikan 9. Bukan pegawai tetap instansi lainnya. Persyaratan di atas dikecualikan untuk guru ASN di daerah yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Selain itu, syarat memenuhi beban kerja juga dikecualikan untuk tiga golongan guru/dosen ASN. Pengecualian ini adalah untuk mereka yang mengikuti pengembangan profesi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dalam waktu 600 jam atau selama 3 bulan sekaligus memperoleh persetujuan/izin dari pejabat pembina kepegawaian. Pengecualian tunjangan profesi juga berlaku untuk guru ASN di daerah yang ikut pertukaran guru, kemitraan dan/atau magang yang disetujui pejabat pembina kepegawaian. Juga, untuk para guru ASN yang bertugas di daerah khusus. Syarat menerima Tunjangan Guru Profesi guru atau dosen non ASN Sesuai Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008, bagi guru tetap bukan PNS yang punya sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru, bisa mendapat tunjangan asal telah memperoleh jabatan fungsional guru. Guru yang bisa mendapatkan TPG adalah mereka yang mengantongi sertifikat profesi pendidik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Lalu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Persesjen Kemendikbud ristek Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi TPG dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Nonpegawai Negeri Sipil Non PNS, berikut rincian lengkap syarat menerima TPG 1. Memiliki surat keputusan pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK bagi Guru yang berstatus PPPK di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 2. Memiliki surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi Guru Non-PNS selain PPPK di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 3. Memiliki surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi guru tetap yayasan. 4. Memiliki penghasilan tetap dari pemerintah daerah atau Yayasan sesuai kewenangan. 5. Tercatat pada Data Pokok Pendidikan Dapodik; 6. Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki; 7. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik; 8. Memiliki Nomor Registrasi Guru NRG yang diterbitkan oleh Kementerian; 9. Memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali bagi yang Mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan PKB dengan pola Pendidikan dan Pelatihan Diklat dengan ketentuan Diklat di dalam/luar negeri dilaksanakan paling banyak 600 enam ratus jam atau selama 3 tiga bulan dan mendapat izin/persetujuan dari Dinas setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan. Mengikuti program pertukaran Guru Non-PNS dan/atau kemitraan, serta mendapat izin/persetujuan dari Dinas setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan; dan/atau Bertugas di Daerah Khusus; 10. Memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik” untuk setiap unsur penilaian. 11. A terikat sebagai tenaga atau pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain. Besar Tunjangan Profesi Guru ASN dan Non ASN Guru atau dosen ASN Aturan menerima TPG bagi guru dan dosen non ASN diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru atau dosen ASN di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan ini, guru atau dosen non ASN di daerah bisa mendapat Tunjangan Profesi Guru setiap bulannya. Tunjangan ini diberikan per tiga bulan dalam satu tahun anggaran. Besar tunjangan profesi adalah satu kali gaji pokok, sebagaimana tertera dalam undang-undang. Baca juga Wakil Ketua KPK 86 Persen Koruptor Disumbang dari Perguruan Tinggi Kemudian, sesuai PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS, memuat besaran gaji pokok PNS berdasarkan golongan dan Masa Kerja Golongan MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Berikut rinciannya Golongan I lulusan SD dan SMP Golongan Ia Rp - Rp Golongan Ib Rp - Rp Golongan Ic Rp - Rp Golongan Id Rp - Rp Golongan II lulusan SMA dan D3 Golongan IIa Rp - Rp Golongan IIb Rp - Rp Golongan IIc Rp - Rp Golongan IId Rp - Rp Golongan III lulusan S1 hingga S3 Golongan IIIa Rp - Rp Golongan IIIb Rp - Rp Golongan IIIc Rp - Rp Golongan IIId Rp - Rp Golongan IV Golongan IVa Rp - Rp Golongan IVb Rp - Rp Golongan IVc Rp - Rp Golongan IVd Rp - Rp Golongan IVe Rp - Rp Guru atau dosen non ASN Lalu bagi guru atau dosen non ASN, besaran TPG sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik. Sesuai Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008, bagi guru tetap non ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik namun belum memiliki jabatan fungsional guru, bisa mendapatkan tunjangan guru profesi sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Jadikali ini kita akan membahas tentang cara mendapatkan tunjangan khusus guru bukan PNS yang nominalnya 1.500.000/bulan. Tunjangan ini memang di tujukan untuk guru yang bukan PNS, yang ada di daerah. Yang paling penting di ketahui kalian harus bisa membedakan antara BSU dengan tunjangan khusus ini. Karna mungkin masih banyak yang belum memahami.

Penjelasan Inpassing Guru Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing diatur dalam Peraturan Menteri PendayagunaanApa yang dimaksud dengan inpassing?Inpassing adalah proses penyetaraan kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional guru Bukan PNS GBPNS dengan kepangkatan, golongan, dan jabatan guru PNS dengan tujuan untuk tertib administrasi, pemetaan guru dan kepastian pemberian tunjangan yang menjadi hak cara mendapatkan sk inpassing?Berikut ini Syarat-syarat Pengajuan Guru Inpassing 2021Membuat surat pengantar dari Kepala Sekolah yang berisi bahwa guru tersebut benar-benar menjadi pengajar di sekolah NUPTK/NPK bisa berupa fhotocopy NUPTK/NPK atau lembar Padamu Negeri yang telah dicetak dan di situ tertulis jelas NUPTK andaApa gunanya sk inpassing? Inpassing adalah program yang bertujuan untuk penyetaraan guru bukan PNS dengan guru PNS dilihat dari kualitas akademik, masa kerja, dan yang telah memiliki sertifikat PNS bisa inpassing?Keempat kategori PNS yang memenuhi kualifikasi ikut inpassing sebagai berikut PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 lima tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggiApa itu sk inpassing non PNS?Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan bagi guru bukan PNS GBPNS agar memiliki jabatan dan pangkat yang sama dengan guru PNS. Guru non PNS yang bisa mengajukan inpassing haruslah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidikApa yang dimaksud dengan jabatan fungsional?Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentuGbpns itu apa?Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraan bagi GBPNS adalah pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kreditApa yang dimaksud dengan jabatan struktural?Sedangkan jabatan struktural adalah jabatan yang terdapat pada struktur organisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jabatan struktural dan fungsional termasuk pada jabatan karier. ... Jabatan struktural dimiliki oleh pejabat dalam struktur organisasi tunjangan fungsional gbpns cair?Tunjangan Insentif Guru Bukan PNS Madrasah diperkirakan akan cair pada September 2021. Kementerian Agama RI tengah memproses pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasah

KepadaKepala UPTD Pendidikan Kecamatan, Kepala SMP/SMA/SMK Negeri Swasta, Kepala SLB se-Kabupaten Jombang, harap mendata GTT/GTY di Wilayah Anda untuk diusulkan menerima tunjangan fungsional guru Non-PNS (GTT/GTY) tahun anggaran 2010 dengan pembagian kuota :

Tunjangan Profesi – Guru merupakan sosok yang mempunyai peran penting dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para tenaga pendidik di Indonesia. Hal ini dilakukan supaya kualitas dan profesionalitas guru terjaga dengan baik. Sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan Tunjangan Profesi Guru TPG. Anda yang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama yang menjadi seorang guru pasti tidak asing lagi dengan tunjangan Profesi Guru adalah salah satu bentuk penghargaan negara terhadap guru atas profesionalisme dan etos kerjanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. TPG juga biasa disebut dengan istilah Tunjangan karena tunjangan tersebut hanya diberikan kepada tenaga pendidik yang sudah mendapatkan sertifikat mengajar. Pemberian tunjangan ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Besaran Tunjangan Profesi Guru ini adalah satu kali gaji dan dikeluarkan setiap semester atau dua kali dalam satu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 14 diterangkan bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Sementara penghasilan yang dimaksud dijelaskan pada pasal 15. Yakni mencakup gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain, salah satunya adalah tunjangan seorang tenaga profesional, guru setidaknya harus mempunyai prasyarat terdidik dan terlatih, terstruktur dengan baik, terlengkapi fasilitasnya dan dibayar dengan layak. Maka dari itu pekerjaan seorang guru harus ditunjang oleh prinsip-prinsip bakat, minat, panggilan jiwa, serta profesi guru diberikan dalam bentuk uang. Kemudian uang tersebut bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Ada beberapa contoh belanja profesi yang bisa dilakukan guru dengan memakai sebagian dari tunjangan profesi yang didapatnya, antara lainBelanja peningkatan kualitas profesi. Misalnya mengikuti lokakarya, seminar, workshop pendidikan yang bukan dibiayai negara minimal satu semester satu kali media pendidikan. Contohnya adalah komputer atau laptop, LCD dan media lain yang berguna untuk meningkatkan mutu penelitian. Misalnya adalah pembuatan penelitian ilmiah, makalah dan peningkatan materi pendidikan. Contohnya adalah membeli modul, buku materi, CD materi dan lain peningkatan keterampilan guru. Contohnya adalah mengikuti kursus komputer atau keahlian lain sebagai sarana menuju sistem pembelajaran berbasis teknologi di era revolusi industri peningkatan mutu pendidikan lain. Misalnya studi beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru. Menurut Permendikbud No. 17 Tahun 2016, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik untuk memperoleh tunjangan profesi, antara lainGuru adalah pegawai PNSD yang melakukan pengawasan pada satuan pendidikan yang berada di dalam naungan Kementerian Pendidikan dan PNSD bertugas pada satuan pendidikan dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kecuali guru Pendidikan memiliki satu atau lebih sertifikat tenaga pendidik yang telah disertai NRG atau Nomor Registrasi Guru. NRG ini diterbitkan oleh Kemendikbud dan setiap guru hanya memiliki satu NRG, walaupun guru tersebut mempunyai lebih dari satu sertifikat untuk satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, pasal 17 terkait dengan guru dimulai dari tahun pelajaran periode 2016/ Surat Keputusan Tunjangan Profesi SKTP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kerja dan tugas guru maupun pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku dalam rombongan belajar di yang memperoleh tugas tambahan, pemenuhan beban kerja untuk minimal tatap muka dan tugas tambahannya dilakukan pada Satuan Administrasi Pangkal Satminkal.Guru mempunyai beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka dalam waktu satu minggu untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan, berdasarkan sertifikat pendidik yang juga Contoh Slip Gaji GuruTunjangan untuk Guru HonorerMungkin ada anggapan bahwa guru yang berstatus PNS mendapat perhatian yang lebih besar dari guru honorer atau guru Non-PNS. Sebenarnya guru berstatus honorer juga mendapatkan tunjangan khusus yang disebut Subsidi Tunjangan Fungsional STF atau Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional GuruSubsidi Tunjangan Fungsional atau Tunjangan Fungsional Guru memiliki persyaratan yang berbeda dari Tunjangan Profesi Guru. Berikut adalah beberapa syarat Tunjangan Fungsional GuruGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil GBPNS bekerja pada satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari penyelenggara memiliki masa kerja sebagai tenaga pendidik selama minimal 6 tahun secara terus menerus dan bekerja pada satuan pendidikan yang dinaungi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan memenuhi kewajibannya untuk mengajar sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka setiap minggu. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Pembagian Tugas Mengajar SKPTM yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dalam naungan pemerintah, pemerintah daerah dan guru memperoleh tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, kepala perpustakaan dan lain-lain, maka guru tersebut harus mengajar minimal 12 jam tatap muka setiap yang bertugas menjadi guru bimbingan konseling maka harus mengampu setidaknya 150 peserta didik dalam satuan pendidikan atau memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan NUPTK.Guru tersebut memiliki sertifikat nomor rekening tabungan aktif atas nama guru penerima Subsidi Tunjangan Fungsional STF.Aturan seputar Tunjangan Profesi Guru bersifat tidak tetap atau bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Baik dalam hal waktu pencairan maupun jumlah. Hal ini tergantung pada keputusan pemerintah yang bisa Anda ikuti perkembangannya lewat situs resmi instansi yang bersangkutan atau lewat media utama pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru adalah untuk meningkatkan kompetensi guru yang bersangkutan. Sehingga kualitas dan mutu pendidikan bisa diperbaiki dan guru tersebut bisa dikatakan sebagai guru yang ditekankan dalam prinsip percepatan belajar, kecenderungan materi yang harus dipelajari peserta didik semakin hari semakin banyak, baik dari segi jumlah, jenis maupun tingkat kesulitan. Sehingga dari hal tersebut dibutuhkan dukungan strategi dan teknologi pembelajaran yang secara terus menerus disesuaikan supaya pembelajaran bisa dituntaskan dalam waktu yang pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menuntut reformasi guru supaya memiliki kompetensi yang lebih tinggi, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional maupun adanya Tunjangan Profesi Guru diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia bisa berubah lebih baik. Akan tetapi tentu saja hal ini tidak bisa lepas dari dukungan berbagai pihak, baik guru pengajar, siswa, masyarakat hingga pemerintah. Sehingga tujuan dari pendidikan bisa tercapai dengan lebih baik. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. AdvertisementScroll to Continue With Content

Jakarta Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Evy Mulyani mengatakan, pengecualian tunjangan profesi bagi guru non-PNS di satuan pendidikan kerja sama (SPK) telah dilakukan sejak 2019. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 6 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran

INFOTUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS 2016. Beranda. Search for: Artikel Pilihan. INFO TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS 2016. INFO TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS 2016. Daftar Blog Saya. Advertisement. Diberdayakan oleh Blogger. Abonnez-vous ! Indispensables @LeBlogger sur Twitter. Mengenai Saya. Unknown